Enam Gubernur se-Tanah Papua di Manokwari, Papua Barat menandatangani Kesepakatan Bersama Percepatan Pembangunan Berkelanjutan (13/02/2026). Kolaborasi ini merupakan kelanjutan sinergi dan koordinasi setelah pemekaran Provinsi Papua menjadi enam provinsi.
Momentum ini lahir dari rangkaian Flora Malesiana Symposium XII dan Nature-Based Solutions Conference (9-12 Februari 2026) di Manokwari, yang mempertemukan para ilmuwan, perwakilan pemerintah pusat dan daerah, BRIN, BRIDA, pihak swasta, komunitas, hingga para pendamping masyarakat.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menegaskan pembangunan di Tanah Papua tak boleh meminggirkan pemilik hak ulayat. Target menjaga 70 persen tutupan hutan dan 50 persen kawasan laut–pesisir, katanya, hanya akan tercapai jika masyarakat adat dilibatkan penuh dalam perencanaan hingga pengelolaan wilayah.
“Kita di Papua Barat punya komitmen semua untuk menjamin bahwa kita punya hutan. Kita punya komitmen 70% tutupan hutan yang harus kita jaga, dan untuk laut 50%. Kita memberikan manfaat iklim bagi dunia dan untuk kita,” ujar pemenang penghargaan Pahlawan Konservasi Global 2019 ini kepada Mongabay Indonesia (12/2/2026).
Dia pun mengibaratkan Tanah Papua ibarat surga kecil yang jatuh ke bumi dengan sumber daya alam yang sangat melimpah.
“Sehingga kita bisa manfaatkan untuk memberdayakan masyarakat, terutama masyarakat adat yang memiliki hak ulayat. Mereka punya hutan, punya tempat [mencari] makan dan minum di situ. Kita perlu melibatkan mereka, sehingga mereka bisa berdiri untuk menjaga dan melestarikan itu.”
Di Tanah Papua, lebih dari 250 kelompok etnik hidup berdampingan dengan hutan hujan tropis, sungai, dan pesisir yang menjadi sumber pangan, obat-obatan, bahan bangunan, hingga identitas budaya mereka.
Adapun langkah ini, katanya, sejalan dengan Pembangunan Berkelanjutan yang diumumkan pada Deklarasi Manokwari yang mensinergikan antara sains dan kebijakan.
Berbagai riset yang dipresentasikan oleh para peneliti dalam Flora Malesiana Symposium XII menunjukkan bahwa Papua menyimpan sedikitnya lebih dari 13 ribu spesies tumbuhan berpembuluh yang menjadikan Papua sebagai pulau terkaya di dunia untuk tumbuhan berpembuluh, dengan 60% tingkat endemisme flora —kedua tertinggi setelah Amazon.
Angka ini diyakini masih jauh dari lengkap karena banyak wilayah belum pernah disurvei secara sistematis.
Studi etnobotani mencatat ratusan spesies dimanfaatkan langsung oleh masyarakat adat: semisal sagu sebagai pangan pokok, pandan untuk anyaman dan rumah, serta puluhan tumbuhan hutan sebagai obat-obatan tradisional.
Dengan dukungan riset, akses pasar, dan kebijakan afirmatif, pemanfaatan flora lokal ini diyakini dapat menjadi penggerak ekonomi hijau Papua, menciptakan lapangan kerja di kampung-kampung sekaligus memperkuat insentif masyarakat adat untuk terus menjaga lanskap alam yang menjadi sumber penghidupan mereka.
Piagam Kerjasama Pembangunan Berkelanjutan
Dalam dokumen kerjasama ini, terdapat 9 poin kesepakatan bersama, diantaranya: menjaga minimal 70% tutupan hutan Tanah Papua sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan; menguatkan kolaborasi lintas provinsi melalui forum bersama dan tim teknis Gubernur; dan mempertegas pelaksanaan Otonomi Khusus Papua secara efektif dan akuntabel.
Hal penting lainnya, kesepakatan ini juga mendorong untuk menempatkan Masyarakat Hukum Adat & Orang Asli Papua sebagai subyek utama pembangunan; mendorong ekonomi hijau Papua produktif berbasis nilai lokal; dan membentuk Forum Perencanaan Satu Papua untuk sinkronisasi pembangunan lintas provinsi.
Dominggus menyebut kesepakatan kerjasama ini mengusung semangat “Satu untuk Enam, Enam untuk Satu”. Tak hanya itu, piagam ini sebutnya bakal menjadi langkah strategis menuju Visi Papua Emas 2041 dan Papua 2100 lewat pembangunan yang adil, inklusif dan tetap menjaga bentang alam serta ruang hidup masyarakat adat.
“Inisiatif kolaborasi tidak berhenti diupayakan di Tanah Papua, kami menjajaki kembali melalui 9 Pesan Lembah Baliem (April 2024). Pertemuan ini juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi di Tanah Papua bisa sejalan dengan semangat kerjasama yang selama ini dibangun melalui Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua,” ucap Dominggus seperti dikutip dalam siaran pers.
Kesepakatan ini, sebutnya, akan menjembatani antara pembangunan dan akan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, sinergi dengan pemerintah pusat, mitra pembangunan, dan juga masyarakat untuk secara bersama melaksanakannya.
Adapun, Tanah Papua kini berada di persimpangan. Di satu sisi ada tekanan ekonomi dan infrastruktur, di sisi lain terbentang hutan hujan, pesisir, dan pegunungan yang menyimpan sisi ekologis yang berskala global.
Narasi Sains dan Masyarakat Lokal
Momentum pertemuan ilmiah ini juga ditandai dengan peluncuran secara resmi buku Palms of New Guinea, karya Prof Charlie Heatubun bersama para peneliti botani lain dan didukung oleh Royal Botanic Gardens, Kew.
Lebih dari sekadar katalog botani, buku ini pun merekam relasi panjang antara manusia Papua dan tumbuhan di sekitarnya, termasuk memperlihatkan bagaimana berbagai jenis palem dimanfaatkan untuk pangan, bahan bangunan, anyaman, hingga kebutuhan ritual.
Buku setebal 726 halaman ini juga dilengkapi dengan ilustrasi dari 250 jenis palem di Papua, dan menjadi kompendium ilmiah pertama yang secara khusus mendokumentasikan kekayaan alam Papua, mulai dari deskripsi morfologi, sebaran spesies, hingga pemanfaatannya oleh masyarakat adat. Data ini menegaskan bahwa Papua adalah salah satu pusat keanekaragaman palem dunia.
“Palem itu ada di mana-mana—orang di Papua pakai untuk makan, untuk bangun rumah, untuk anyaman, bahkan untuk kebutuhan adat. Jadi ini pintu masuk yang paling nyata untuk bicara konservasi,” sebut Charlie kepada Mongabay Indonesia.
Dalam simposium ini, ratusan peneliti botani dan ahli ekologi dari dalam dan luar negeri berbagi hasil riset dan penelitian lapangan, pun turut mendorong munculnya kerjasama riset-riset dasar tentang data flora dan pemetaan kekayaan hayati. Para peneliti menyebut hal ini dapat digunakan untuk menjadi dasar pengambilan kebijakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Tanah Papua.
Para peneliti juga mengungkap sisi antropologis-budaya, terkait relasi erat flora dan kehidupan masyarakat adat. Studi etnobotani pada masyarakat Moi di Papua Barat Daya misalnya, mencatat ratusan spesies tumbuhan yang dimanfaatkan untuk pangan, obat, bahan bangunan, hingga kebutuhan ritual.
Di pesisir Papua Barat, pandan dimanfaatkan hampir di seluruh bagiannya: daun untuk anyaman tikar dan atap rumah, akar untuk alat tangkap ikan dan busana tradisional, serta buah untuk pangan olahan. Kini, pandan pun mulai dikembangkan menjadi produk bernilai tambah seperti sirup dan selai.
Namun di sisi lain terdapat tantangan, perubahan iklim, tekanan abrasi, dan alih fungsi lahan pesisir mengancam keberlanjutan tumbuhan ini di habitat alaminya.
Contoh lain datang dari masyarakat Ma’ya di Raja Ampat. Pengetahuan ekologis dan tata kelola adat mereka menjadi dasar pembentukan kawasan konservasi perairan yang diperkuat oleh aturan pemerintah daerah.
Model solusi berbasis alam (nature based solutions) ini tidak hanya turut menjaga hutan pesisir dan terumbu karang, tetapi juga membuka peluang pariwisata berbasis alam yang memberi manfaat ekonomi langsung bagi warga.
Para peneliti juga menyoroti tentang tumbuhan sagu (Metroxylon sago) yang di Papua telah dimanfaatkan selama bergenerasi sebagai sumber karbohidrat utama, sementara tanaman seperti mengkudu, pepaya, dan berbagai jenis jahe-jahean lokal digunakan sebagai obat tradisional.
Penelitian lain dari survei floristik terbaru dari kawasan Vogelkop Peninsula, telah berhasil mendokumentasikan sedikitnya 60 spesies palem (Arecaceae) hanya dari tujuh lokasi pengamatan, termasuk temuan marga baru bagi wilayah tersebut serta sejumlah spesies dengan status sangat terancam punah.
Penelitian ini menunjukkan tingginya keragaman lokal, keragaman genetik unik flora, sekaligus menunjukkan kerentanan ekosistem hutan di Papua yang rawan terhadap fragmentasi habitat.
Foto utama: Danau Anggi yang merupakan danau dataran tinggi di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Foto: Christopel Paino/Mongabay Indonesia
